Peta Regulasi AI di Bidang Kesehatan Indonesia: Delapan Aturan yang Perlu Anda Kenal

Tidak ada "UU AI Kesehatan" — dan itu bukan kekosongan hukum

Pertanyaan yang paling sering muncul dari klinisi: "memangnya boleh pakai AI di praktik?" Jawabannya bukan satu pasal, melainkan jalinan aturan yang masing-masing mengatur satu sisi — data, rekam medis, layanan kesehatan, dan etika. Berikut petanya, dari yang paling mengikat.

Fondasi yang sudah berlaku

1. UU 17/2023 tentang Kesehatan + PP 28/2024 — payung layanan kesehatan digital dan telemedisin. Prinsipnya: teknologi boleh, keselamatan pasien tidak bisa ditawar, dan tanggung jawab klinis tetap pada tenaga medis.
2. UU 27/2022 (PDP) — paling sering dilanggar tanpa sadar. Data kesehatan adalah data pribadi spesifik; menempelkan keluhan pasien ke layanan AI daring berarti memproses (dan mungkin mentransfer lintas batas) data spesifik itu. Butuh dasar pemrosesan yang sah dan pengamanan yang memadai.
3. Permenkes 24/2022 — mewajibkan rekam medis elektronik. Diam-diam inilah aturan yang paling menentukan masa depan AI klinis: RME yang terstruktur adalah bahan bakar yang membuat CDSS mungkin bekerja.
4. UU 40/2004 (SJSN) — kerangka JKN yang menempatkan dokter gigi FKTP sebagai gate keeper rujukan; di titik inilah AI pendukung keputusan paling relevan diletakkan.

Arah kebijakan

1. Stranas KA 2020–2045 — peta jalan nasional; kesehatan termasuk bidang prioritas pemanfaatan kecerdasan artifisial.
2. SE Menkominfo 9/2023 — pedoman etika AI: transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan manusia. Berstatus soft law — tidak memaksa, tetapi menjadi rujukan penilaian kepatutan.
3. RPerpres Peta Jalan KA dan RPerpres Etika & Keamanan KA — dua rancangan yang ditargetkan terbit 2026. Begitu terbit, keduanya menjadi aturan mengikat pertama yang secara eksplisit tentang AI.

Daftar periksa praktis untuk klinik

Sambil menunggu kedua RPerpres, praktik yang ingin memakai AI hari ini aman berpijak pada empat hal: (1) keputusan akhir selalu pada klinisi dan terdokumentasi demikian; (2) data pasien tidak dikirim ke layanan AI tanpa dasar pemrosesan UU PDP; (3) pasien tahu bila AI dilibatkan; (4) alat yang dipakai punya jejak evaluasi kinerja yang dapat ditunjukkan — bukan sekadar demo yang meyakinkan.

"Regulasi yang tersebar bukan alasan menunda — justru peta seperti ini yang membuat langkah pertama dapat diambil dengan aman."

Rincian setiap aturan — status, pokok pengaturan, dan relevansinya bagi kedokteran gigi — tersedia di basis regulasi situs ini, lengkap dengan tautan ke naskah resminya.